Infotopik.id, Samarinda – Komitmen dalam memperkuat pelayanan kelistrikan di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian bersama. Di tengah pesatnya pembangunan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), berbagai upaya yang dilakukan PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik dinilai patut diapresiasi, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara kolaboratif. Berangkat dari semangat tersebut, DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “Kaltim Menyala: Mengurai Solusi Blackout, Keadilan Tarif Listrik, dan Kemerdekaan Energi di Pelosok Desa.”
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, penyedia layanan kelistrikan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan energi yang masih dihadapi Kalimantan Timur.
“Persoalan listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Syafruddin di samarinda Selasa 30/06/2026.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir pemadaman listrik berskala besar maupun gangguan pasokan di sejumlah daerah telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Namun demikian, berbagai langkah perbaikan dan penguatan infrastruktur yang terus dilakukan PLN menjadi bagian penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur.
“Setiap kali terjadi blackout, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pelaku UMKM kehilangan pendapatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan ikut terganggu, bahkan aktivitas pemerintahan pun tidak berjalan optimal. Kondisi ini harus menjadi evaluasi bersama,” katanya.
Syafruddin juga menyoroti masih adanya desa-desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Sebagian masyarakat masih bergantung pada pembangkit berkapasitas terbatas atau hanya memperoleh aliran listrik dalam waktu tertentu setiap harinya.
“Di tengah pembangunan Kalimantan Timur yang semakin pesat, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada masyarakat di pelosok yang belum menikmati listrik selama 24 jam. Keadilan energi harus dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.
Ia menjelaskan, melalui tema “Kaltim Menyala”, forum ini ingin mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan gangguan listrik jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan.
Selain persoalan pasokan listrik, isu keadilan tarif listrik juga menjadi fokus pembahasan. Syafruddin menilai kebijakan tarif harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.
“Tarif listrik harus mencerminkan asas keadilan. Jangan sampai masyarakat yang akses infrastrukturnya masih terbatas justru menanggung beban yang tidak proporsional. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya investasi pada sektor ketenagalistrikan. Penguatan jaringan transmisi, peningkatan kapasitas pembangkit, serta modernisasi sistem distribusi menjadi langkah strategis yang juga terus diupayakan PLN guna meminimalkan potensi gangguan listrik di masa mendatang.
“Ketahanan energi tidak cukup hanya dengan menambah pembangkit. Kita juga harus memperkuat jaringan distribusi, mempercepat modernisasi sistem kelistrikan, dan memastikan pemeliharaan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Forum tersebut juga mengangkat potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai solusi untuk memperluas akses listrik di wilayah pelosok. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya, mikrohidro, biomassa, dan berbagai sumber energi terbarukan lainnya yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Potensi energi terbarukan di Kalimantan Timur sangat besar. Jika dikelola secara serius, desa-desa dapat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya tanpa sepenuhnya bergantung pada sistem kelistrikan utama,” jelas Syafruddin.
Menurutnya, pemanfaatan energi berbasis potensi lokal menjadi salah satu langkah strategis menuju kemandirian energi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah, desa-desa diharapkan mampu membangun sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
Syafruddin menambahkan bahwa konsep kemerdekaan energi tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya listrik, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh akses energi yang andal, terjangkau, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kemerdekaan energi berarti setiap warga negara, di kota maupun di pelosok, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan listrik yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Inilah yang harus menjadi arah kebijakan energi nasional ke depan,” pungkasnya.
Melalui Forum “Kaltim Menyala: Mengurai Solusi Blackout, Keadilan Tarif Listrik, dan Kemerdekaan Energi di Pelosok Desa” yang diselenggarakan oleh DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem kelistrikan yang semakin tangguh serta memperluas pemerataan akses energi di Kalimantan Timur.
Pada kesempatan tersebut, DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN atas dukungan dan fasilitasi sehingga forum ini dapat terselenggara dengan baik. Organisasi tersebut berharap sinergi antara PLN, pemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan kelistrikan yang semakin andal, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Pungkasnya (*)
