Infotopik.id, Samarinda – Panjangnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur menjadi sorotan Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Syafruddin menilai meningkatnya antrean pembelian pertalite dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi, terutama pertamax, mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mendorong sebagian pengguna kendaraan beralih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” kata Syafruddin.
Ia menjelaskan, kenaikan harga pertamax sebelumnya dipengaruhi sejumlah faktor global, di antaranya penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Namun, dengan tren harga minyak yang mulai menurun, menurutnya pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan energi ke depan.
Dampak dari kondisi tersebut, lanjutnya, terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan pertalite. Perpindahan dari pertamax ke pertalite dinilai sebagai konsekuensi karena masyarakat memilih bahan bakar yang lebih terjangkau.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertamax beralih ke pertalite,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertalite merupakan BBM bersubsidi sehingga pendistribusiannya harus sesuai ketentuan. Karena itu, masyarakat yang berhak menerima subsidi wajib terdaftar dalam sistem MyPertamina.
Meski begitu, Syafruddin menilai antrean panjang saat ini lebih banyak didominasi kendaraan roda dua. Menurutnya, pengendara sepeda motor memang termasuk kelompok yang berhak menggunakan pertalite sehingga diperlukan pengaturan pelayanan yang lebih efektif.
“Yang agak sulit kita bahasakan adalah pengguna motor ini memang berhak dan layak mendapatkan pertalite. Karena itu perlu ada solusi agar pelayanan tidak menimbulkan antrean panjang,” jelasnya.
Sebagai solusi, Syafruddin mengusulkan agar seluruh SPBU di Kalimantan Timur kembali melayani penjualan pertalite. Menurutnya, pemerataan layanan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu yang selama ini menjadi titik utama pembelian BBM bersubsidi.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” katanya.
Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, ia berpandangan sistem pembelian menggunakan barcode dan pendataan melalui MyPertamina tetap perlu diterapkan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pelayanan terhadap pengguna sepeda motor dapat diprioritaskan guna mengurangi kepadatan antrean.
Selain pemerataan distribusi, Syafruddin juga membuka peluang evaluasi terhadap kuota pertalite di Kalimantan Timur. Menurutnya, penyesuaian kuota dapat dilakukan apabila kebutuhan masyarakat meningkat atau jumlah kendaraan terus bertambah.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memantau kebutuhan BBM bersubsidi, terutama di wilayah Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan konsumsi.
Untuk jangka pendek, Syafruddin meminta pemerintah daerah segera memperkuat komunikasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU agar antrean dapat segera diatasi sembari menyiapkan solusi jangka panjang.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas Ketua PKB Kaltim tersebut.
