PMII Samarinda Gelar Mimbar Pergerakan, Soroti Kinerja Gubernur Kaltim

Keterangan Foto: Mahasiswa PMII Samarinda menyampaikan orasi dalam mimbar pergerakan di Taman Samarinda.

Infotopik.id, Samarinda – Gelombang kritik mahasiswa kembali mengemuka di Kota Samarinda. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar mimbar pergerakan di Taman Samarinda sebagai bentuk perlawanan moral terhadap kinerja Gubernur Kalimantan Timur yang dinilai belum memuaskan. Aksi tersebut diwarnai orasi lantang yang menyoroti berbagai persoalan daerah yang dianggap tak kunjung terselesaikan.

Dalam forum mimbar bebas itu, PMII Samarinda menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari banjir tahunan, persoalan pendidikan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga ketimpangan pembangunan yang dinilai semakin memperlebar kesenjangan sosial di Kalimantan Timur.

“Kami menilai Gubernur Kaltim gagal menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Janji politik yang tidak mampu di realisasikan, belum lagi masalah Kerusakan hutan, lubang tambang, serta masih banyak probrem lain menunjukkan lemahnya keseriusan dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya. Zumardin, saat di wawancarai.

“Selain itu, PMII Samarinda juga menilai kepala daerah tersebut kurang responsif terhadap kritik publik serta minim kehadiran langsung di tengah masyarakat.

“Pemimpin itu hadir untuk rakyat, bukan bersembunyi di balik laporan.” Sambungnya.

“Dalam pernyataannya, PMII Samarinda mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah provinsi. Mereka juga menuntut langkah yang konkret, terukur, dan transparan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami tidak butuh retorika. Kami butuh tindakan nyata. Jika pemerintah gagal menjawab persoalan rakyat, maka PMII akan terus berdiri di garis depan untuk mengingatkan dan kami pastikan kami akan hadir di depan singgah sana gubernur Kaltim Timur dalam waktu dekat” tutupnya.

PMII Samarinda menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Gerakan akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial hingga pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *